Pages

Thursday, February 18, 2010

Tanda Kiamat Muncul di Inggris: Wanita Imami Sholat Jumat


LONDON (Suaramedia) – Para wanita Muslim di Inggris mengambil tempat di jalanan tenggara kota Oxford pada Jumat kemarin, 17 Oktober, untuk berunjuk rasa terhadap wanita pertama yang menjadi Imam sholat Jumat di Inggris.

“Perbuatannya sungguh menentang agama Islam”, Maryanne Ramzy berkata dengan nada marah kepada BBC News Online, menunjuk pada seorang profesor wanita Amerika, Amina Wadud, yang menjadi imam pada sholat Jumat yang diadakan Pusat Pendidikan Muslim Oxford.

“Saya sangat tidak setuju dengan apa yang dia lakukan!” Wadud, yang merupakan seorang professor di ilmu Islam di Virginia Commonwealth University , mengimami setidaknya puluhan pria dan wanita pada sholat Jumat di gedung pertemuan MEC.

Sebelum menjadi Imam wanita, Wadud, yang juga pernah melakukan hal yang sama tiga tahun lalu di New York, pernah mengadakan khotbah terbuka bagi jemaat dengan beragam agama.

Jemaat campuran tersebut, diatur oleh MEC, menandai dimulainya pertemuan tentang Islam dan Feminis di kampus Wolfson, Oxford.

Ratusan wanita Muslim berkumpul di depan gedung pertemuan tersebut guna malayangkan unjuk rasa kepada para jemaat Wadud, menolak ajakan pemuka agama Islam untuk tidak berunjuk rasa karena dikhawatirkan akan semakin memancing reaksi publik.

“Kami berada disini untuk menjunjung tinggi budaya kami dan nilai-nilai agama Islam serta menjunjung tinggi ajaran Rasulullah -salam dan damai baginya- “, kata seorang pengunjuk rasa, Aishah Samah.

Inggris telah menjadi rumah bagi setidaknya dua juta umat Muslim.

Umat Muslim Inggris mengatakan bahwa isu tentang Imam wanita bukanlah merupakan persamaan gender.

“Posisi wanita dalam tingkatan sosial telah ditentukan”, Mokhtar Badri, wakil presiden Muslim Association of Britain (MAB) berkata kepada BBC.

“Kami tidak berniat untuk merendahkan kaum wanita, namun kami rasa ini bukan tanggung jawab mereka”.

Samah, seorang pengunjuk rasa, juga mengemukakan hal yang sama.

“Kami para wanita tidak memiliki hak untuk menjadi kepala negara maupun ketua organisasi”, katanya.

“Wanita sangat dijunjung tinggi dalam Islam namun dalam hukum Islam, wanita tidak dapat menjadi Imam”.

Majelis Ulama di Amerika mengeluarkan pernyataan, setelah Wadud menjadi Imam wanita pertamanya di New York, dan menurut persetujuan mufakat bagi seluruh umat, bahwasanya wanita tidak dapat menjadi pemimpin sholat Jumat maupun menyampaikan khotbah.

Siapapun yang menjadi bagian dari hal ini, akan dianggap tidak ada.

AMJA mengatakan, tidak pernah ditemukan dalam hukum tertulis manapun bahwa wanita dapat menjadi pemimpin atau menyampaikan khotbah.

Anggapan tersebut adalah suatu penyimpangan dan sebuah tindakan setan, dan dianggap hukum yang tidak pernah ada.

“Ini adalah rahasia Tuhan, bukan milik manusia”.

“Kita seharusnya mantaati apa yang telah diperintahkan Tuhan, dan bukan melanggarnya”.(IOL)
dikutip http://www.suaramedia.com

Lihat Videonya...

Thursday, February 4, 2010

Teori-teori Komunikasi

1. Teori Model Lasswell

Salah satu teoritikus komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutif banyak orang yakni: Siapa (Who), berbicara apa (Says what), dalam saluran yang mana (in which channel), kepada siapa (to whom) dan pengaruh seperti apa (what that effect) (Littlejhon, 1996).


2. Teori Komunikasi dua tahap dan pengaruh antar pribadi

Teori ini berawal dari hasil penelitian Paul Lazarsfeld dkk mengenai efek media massa dalam kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media massa. Namun hasil penelitian menunjukan sebaliknya. Efek media massa ternyata rendah dan asumsi stimulus respon tidak cukup menggambarkan realitas audience media massa dalam penyebaran arus informasi dan menentukan pendapat umum.


3. Teori Informasi atau Matematis

Salah satu teori komunikasi klasik yang sangat mempengaruhi teori-teori komunikasi selanjutnya adalah teori informasi atau teori matematis. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver (1949, Weaver. 1949 b), Mathematical Theory of Communication.
Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (encoding dan decoding). Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau state of mind pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Selain itu, mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan komunikasi.
Karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang Dunia II di Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat mengingat Shannon sendiri adalah insiyiur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Kemudian Weaver mengembangkan konsep Shannon ini untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Titik kajian utamanya adalah bagaimana menentukan cara di mana saluran (channel) komunikasi digunakan secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang radio.
Latar belakang keahlian teknik dan matematik Shannon dan Weaver ini tampak dalam penekanan mereka. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan-seperti pada mazhab semiotika, tetapi lebih pada berapa jumlah sinyal yang diterima dam proses transmisi.

Penjelasan Teori Informasi Secara Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi

Teori informasi ini menitikberatkan titik perhatiannya pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. Ini sangat berguna pada pengaplikasian sistem elektrik dewasa ini yang mendesain transmitter, receiver, dan code untuk memudahkan efisiensi informasi.

4. Teori Pengharapan Nilai (The Expectacy-Value Theory)
Phillip Palmgreen berusaha mengatasi kurangnya unsur kelekatan yang ada di dalam teori uses and gratification dengan menciptakan suatu teori yang disebutnya sebagai expectance-value theory (teori pengharapan nilai).
Dalam kerangka pemikiran teori ini, kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media --kepercayaan Anda tentang apa yang suatu medium dapat berikan kepada Anda dan evaluasi Anda tentang bahan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa
situated comedy (sitcoms), seperti Bajaj Bajuri menyediakan hiburan dan Anda senang dihibur, Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan Anda dengan menyaksikan sitcoms. Jika, pada sisi lain, Anda percaya bahwa sitcoms menyediakan suatu pandangan hidup yang tak realistis dan Anda tidak menyukai hal seperti ini Anda akan menghindari untuk melihatnya.

5. Teori Ketergantungan (Dependency Theory)
Teori ketergantungan terhadap media mula-mula diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur. Seperti teori
uses and gratifications, pendekatan ini juga menolak asumsi kausal dari awal hipotesis penguatan. Untuk mengatasi kelemahan ini, pengarang ini mengambil suatu pendekatan sistem yang lebih jauh. Di dalam model mereka mereka mengusulkan suatu relasi yang bersifat integral antara pendengar, media. dan sistem sosial yang lebih besar.
Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori uses and gratifications, teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media.
Sumber ketergantungan yang kedua adalah kondisi sosial. Model ini menunjukkan sistem media dan institusi sosial itu saling berhubungan dengan khalayak dalam menciptakan kebutuhan dan minat. Pada gilirannya hal ini akan mempengaruhi khalayak untuk memilih berbagai media, sehingga bukan sumber media massa yang menciptakan ketergantungan, melainkan kondisi sosial.
Untuk mengukur efek yang ditimbulkan media massa terhadap khalayak, ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu riset eksperimen, survey dan riset etnografi.

Riset Eksperimen
Riset eksperimen (
experimental research) merupakan pengujian terhadap efek media dibawah kondisi yang dikontrol secara hati-hati. Walaupun penelitian yang menggunakan riset eksperimen tidak mewakili angka statistik secara keseluruhan, namun setidaknya hal ini bisa diantisipasi dengan membagi obyek penelitian ke dalam dua tipe yang berada dalam kondisi yang berbeda.
Riset eksperimen yang paling berpengaruh dilakukan oleh Albert Bandura dan rekan-rekannya di Stanford University pada tahun 1965. Mereka meneliti efek kekerasan yang ditimbulkan oleh tayangan sebuah film pendek terhadap anak-anak. Mereka membagi anak-anak tersebut ke dalam tiga kelompok dan menyediakan boneka Bobo Doll, sebuah boneka yang terbuat dari plastik, di setiap ruangan. Kelompok pertama melihat tayangan yang berisi adegan kekerasan berulang-ulang, kelompok kedua hanya melihat sebentar dan kelompok ketiga tidak melihat sama sekali.
Ternyata setelah menonton, kelompok pertama cenderung lebih agresif dengan melakukan tindakan vandalisme terhadap boneka Bobo Doll dibandingkan dengan kelompok kedua dan ketiga. Hal ini membuktikan bahwa media massa memiliki peran membentuk karakter khalayaknya.
Kelemahan metode ini adalah berkaitan dengan generalisasi dari hasil penelitian, karena sampel yang diteliti sangat sedikit, sehingga sering muncul pertanyaan mengenai tingkat kemampuannya untuk diterapkan dalam kehidupan nyata (
generalizability). Kelemahan ini kemudian sering diusahan untuk diminimalisir dengan pembuatan kondisi yang dibuat serupa mungkin dengan keadaan di dunia nyata atau yang biasa dikenal sebagai ecological validity Straubhaar dan Larose, 1997 :415).
Survey
Metode survey sangat populer dewasa ini, terutama kemanfaatannya untuk dimanfaatkan sebagai metode dasar dalam polling mengenai opini publik. Metode survey lebih memiliki kemampuan dalam generalisasi terhadap hasil riset daripada riset eksperimen karena sampelnya yang lebih representatif dari populasi yang lebih besar. Selain itu, survey dapat mengungkap lebih banyak faktor daripada manipulasi eksperimen, seperti larangan untuk menonton tayangan kekerasan seksual di televisi dan faktor agama. Hal ini akan diperjelas dengan contoh berikut.
Riset Ethnografi
Riset etnografi (
ethnografic research) mencoba melihat efek media secara lebih alamiah dalam waktu dan tempat tertentu. Metode ini berasal dari antropologi yang melihat media massa dan khalayak secara menyeluruh (holistic), sehingga tentu saja relatif membutuhkan waktu yang lama dalam aplikasi penelitian.


6. Teori Agenda Setting

Agenda-setting diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972). Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.


7. Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa

Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeachdan Melvin L. DeFluer (1976), yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini berangkat dari sifat masyarakat modern, diamana media massa diangap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat,kelompok, dan individu dalam aktivitas sosial. Secara ringkas kajian terhadap efek tersebut dapat dirumuskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Kognitif, menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, agenda-setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan/ penjelasan nilai-nilai.
  1. Afektif, menciptakan ketakutan atau kecemasan, dan meningkatkan atau menurunkan dukungan moral.
  2. 3. Behavioral, mengaktifkan atau menggerakkan atau meredakan, pembentukan isu tertentu atau penyelesaiannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu aktivitas serta menyebabkan perilaku dermawan.

8. Teori Uses and Gratifications (Kegunaan dan Kepuasan)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.

Elemen dasar yang mendasari pendekatan teori ini (Karl dalam Bungin, 2007): (1) Kebutuhan dasar tertentu, dalam interaksinya dengan (2) berbagai kombinasi antara intra dan ekstra individu, dan juga dengan (3) struktur masyarakat, termasuk struktur media, menghasilkan (4) berbagai percampuran personal individu, dan (5) persepsi mengenai solusi bagi persoalan tersebut, yang menghasilkan (6) berbagai motif untuk mencari pemenuhan atau penyelesaian persoalan, yang menghasikan (7) perbedaan pola konsumsi media dan ( perbedaan pola perilaku lainnya, yang menyebabkan (9) perbedaan pola konsumsi, yang dapat memengaruhi (10) kombinasi karakteristik intra dan ekstra individu, sekaligus akan memengaruhi pula (11) struktur media dan berbagai struktur politik, kultural, dan ekonomi dalam masyarakat.


9. Teori The Spiral of Silence

Teori the spiral of silence (spiral keheningan) dikemukakan oleh Elizabeth Noelle-Neuman (1976), berkaitan dengan pertanyaan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat.


10. Teori Konstruksi sosial media massa

Gagasan awal dari teori ini adalah untuk mengoreki teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L Berrger dan Thomas Luckmann (1966, The social construction of reality. A Treatise in the sociology of knowledge. Tafsir sosial atas kenyataan: sebuah risalah tentang sosisologi pengetahuan). Mereka menulis tentang konstruksi sosial atas realitas sosial dibangun secara simultan melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses simultan ini terjadi antara individu satu dengan lainnya di dalam masyrakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif, dan simbolis atau intersubjektif.


11. Teori Difusi Inovasi

Teori difusi yang paling terkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan para koleganya. Rogers menyajikan deksripsi yang menarik mengenai mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial, di mana terdiri dari penemuan, difusi (atau komunikasi), dan konsekwensi-konsekwensi. Perubahan seperti di atas dapat terjadi secara internal dari dalam kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen-agen perubahan dari dunia luar. Kontak mungkin terjadi secara spontan atau dari ketidaksengajaan, atau hasil dari rencana bagian dari agen-agen luar dalam waktu yang bervariasi, bisa pendek, namun seringkali memakan waktu lama.
Dalam difusi inovasi ini, satu ide mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat tersebar. Rogers menyatakan bahwa pada realisasinya, satu tujuan dari penelitian difusi adalah untuk menemukan sarana guna memperpendek keterlambatan ini. Setelah terselenggara, suatu inovasi akan mempunyai konsekuensi konsekuensi – mungkin mereka berfungsi atau tidak, langsung atau tidak langsung, nyata atau laten (Rogers dalam Littlejohn, 1996 : 336).


12. Teori Kultivasi

Program penelitian teoritis lain yang berhubungan dengan hasil sosiokultural komunikasi massa dilakukan George Garbner dan teman-temannya. Peneliti ini percaya bahwa karena televisi adalah pengalaman bersama dari semua orang, dan mempunyai pengaruh memberikan jalan bersama dalam memandang dunia. Televisi adalah bagian yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Dramanya, iklannya, beritanya, dan acara lain membawa dunia yang relatif koheren dari kesan umum dan mengirimkan pesan ke setiap rumah. Televisi mengolah dari awal kelahiran predisposisi yang sama dan pilihan yang biasa diperoleh dari sumber primer lainnya. Hambatan sejarah yang turun temurun yaitu melek huruf dan mobilitas teratasi dengan keberadaan televisi. Televisi telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari (kebanyakan dalam bentuk hiburan) dari populasi heterogen yang lainnya. Pola berulang dari pesan-pesan dan kesan yang diproduksi massal dari televisi membentuk arus utama dari lingkungan simbolis umum.

Garbner menamakan proses ini sebagai cultivation (kultivasi), karena televisi dipercaya dapat berperan sebagai agen penghomogen dalam kebudayaan. Teori kultivasi sangat menonjol dalam kajian mengenai dampak media televisi terhadap khalayak. Bagi Gerbner, dibandingkan media massa yang lain, televisi telah mendapatkan tempat yang sedemikian signifikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendominasi “lingkungan simbolik” kita, dengan cara menggantikan pesannya tentang realitas bagi pengalaman pribadi dan sarana mengetahui dunia lainnya (McQuail, 1996 : 254)

Tuesday, February 2, 2010

Your reviews is get bonus for you

This is information to everyone to get a bonus of reviews, survey or opinions. you can get additional income from it. this is LinkFromBlog.com company is established in 2008 and based in the USA in the State of Minnesota. As an American company, we are governed by the American Consumer protection laws and business regulations that keep you safe from false advertising and unsafe products.

Earning money off paid reviews is the easiest way to monetize your blog, allowing you to get revenue very quickly. just register via link below :

Advertise with my Blog

Paid reviews

Follow the instruction, after that you can start your reviews and get additional income from here, you can add your blogspot, wordpress, twitter blog or other. this is easy way to fill your PayPal account. thank you.

Sistem Ekonomi dan Kebijakan Politik

PENDAHULUAN 

           Setiap negara yang berdaulat dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyatnya harus mempunyai suatu identitas kebangsaan. Upaya peningkatan kesejahteraan umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa umumnya dilakukan melalui proses pembangunan. 

Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan pembangunan merupakan upaya pengembangan sistem ekonomi itu sendiri. Tanpa adanya kesepakatan tentang sistem ekonomi yang dianut maka akan lebih terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat mengenai kebijakan ekonomi yang patut ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi suatu bangsa. Walaupun dalam proses pembentukan public policy selalu terdapat suatu public debate, namun jika telah ada kesepakatan tentang suatu sistem ekonomi maka akan diredam terjadinya perselisihan pendapat dari suatu ekstrim ke ekstrim lain yang selain dapat memperlamban proses pengambilan keputusan juga akan menciptakan iklim ketidakpastian bagi dunia usaha dan akhirnya menganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Maka dalam hal ini suatu sistem ekonomi dan kebijakan politik merupakan suatu hal tak mungkin dapat dipisahkan. Karena suatu tindakan kebijakan politik dalam perkancahan negara sangat menentukan arah dan tindak lanjut dari sistem perekonomian yang dianutnya.

Dalam kaitannya, pengembangan sistem ekonomi suatu negara, sebagai bagian dari pengembangan identitas kebangsaannya, tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan berbagai sistem di bidang non-ekonomi, seperti sistem politiknya, sistem hukumnya, dan sistem sosial budayanya. Walaupun akan berkembang dengan laju yang tidak sama, pengembangan setiap sistem ini umumnya akan berjalan dalam satu arah, di mana sistem yang satu akan mempengaruhi sistem lainnya. Umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara maka akan berevolusi sistem ekonominya dari etatisme menuju ke lberalisme dan bersamaan dengan ini sistem politiknya akan cenderung bergerak dari sistem yang otoriter menjadi yang lebih demokratis. Suatu ilustrasi proses pengembangan sistem ekonomi dan sistem politik diberikan pada Diagram di bawah ini.



Pada diagram ini terlihat adanya keterkaitan antara pembangunan sistem ekonomi dan sistem politik. Umumnya, semakin maju ekonomi suatu negara maka akan semakin liberal sistem ekonominya. Bersamaan dengan perkembangan di sistem ekonomi maka perlu adanya reformasi politik sehingga arah kekanan panah evolusi sistem ekonomi hendaknya disertai oleh arah ke kanan pada panah evolusi sistem politik.

Suatu ilustrasi lain tentang harus terkaitnya pembangunan ekonomi dan pembangunan di bidang politik dan lain-lain bidang non-ekonomi dapat dikutip teori Rostow dalam bukunya “Stages of Economic Growth” (Rostow, 1966). Rostow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terhambat apabila pertumbuhan itu tidak ditopang oleh nilai-nilai sosial-budaya yang rasional.

Menurutnya, tanpa adanya nilai rasionalitas ini, sebagaimana terdapat pada masyarakat “tahap tradisional”, maka akan terhambat perkembangan teknologi yang akan menghambat peningkatan production function dan selanjutnya membatasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dalam “tahap pra-kondisi untuk tinggal landas” Rostow mengatakan bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan mulai dilepas dengan mulai terbentuknya nation-states dari sebelumnya berbentuk negara-negara bagian yang terfragmentasi. Dalam hal ini, sekali lagi ditunjukkan kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan politik suatu masyarakat. Rostow juga menunjukkan pentingnya kaitan pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan di bidang non-ekonomi ketika menjelaskan syarat-syarat suatu negara dapat “tinggal landas” dalam arti mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Rostow, selain dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB yang meningkat dari 5% menjadi 10% dan tumbuhnya beberapa industri unggulan, suatu negara akan dapat tinggal landas apabila telah terbentuk suatu sistem politik-sosial-budaya yang akan memungkinkan terus berlanjutnya proses pertumbuhan ekonomi.


KAJIAN TEORI

 

A.     Pengertian

1.      Ekonomi

            Adalah Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakian barang-rangan serta kekayaan. Dimana dalam Pemanfaatannya selalu menggunakan uang, tenaga waktu dsb. yang berharga.

            Kehidupan perekonomian (urusan rumah tanggan organisasi, negara), dewasa ini terbagi kedalam:

a.      Ekonomi Pasar                        :  ekonomi yang sebagia besar produksi adalah untuk tujuan pemasaran atau pertukaran.

b.      Ekonomi Terpimpin     : ekonomi yang berada di bawah rencana, pimpinan, dan pengawasan pemerintah masyarakat yang bersangkutan.

            Pada hakikatnya ekonomi adalah mengatur rumah tangga (keluarga, organisasi, negara, dsb.) secara efisien berdasar prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Apa dan siapa yang dikorbankan, dan siapa yang memperoleh manfaatnya itu tergantung sistem ekonomi yang digunakan.

2.       Politik

            Secara ilmu, politik ialah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Politik merupakan urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara. Politik adalam arti kebijakan, ialah cara bertindak dalam menangani suatu masalah.

            Hakikatnya politik adalah cara bertindak dalam menangani masalah, masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, dsb. Sebagai cara bertindak, politik adalah sebagai ide, maka diperlukan alat pelaksana ide yaitu pemerintahan. Ide hanya akan tinggal di “manara gading” jika tidak dilaksanakan atau dipraktekan. Melaksanakan atau mempraktekan ide diperlukan keberanian, yaitu mengubah keadaan lama menjadi keadaan baru yang lebih baik.

3.      Kebijakan

            Menurut bahasanya merupakan Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. Yang didalamnya terdapat suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb); Dan hakekatnya merupakana bentuk pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk garis pedoman  manajemen untuk mencapai sasaran;

            Kebijakan ini merupakan garis haluan pemerintah khususnya bidang ekonomi, yang mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di negaranya.

            Kebijakan merupakan taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi adalah taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran, misalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, mengatasi krisis, dsb. Karena waktunya pendek, maka taktik tersebut harus dilakukan orang yang pandai, mahir, dan bijak (selalu menggunakan akal budinya).

B.      Kebijakan Ekonomi Politik

            Kegiatan nyata masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan kapital, dalam produksi, dan dalam distribusi (pemasaran) menentukan kesadaran dalam menentukan cara bertindak untuk mengatasi masalah kapital, produksi, dan distribusi. Hakikatnya ekonomi politik adalah kegiatan ekonomi menentukan kesadaran penguasa politik dalam menentukan kebijakan. Jika kegiatan ekonomi berciri kapitalisme, maka kesadaran penguasa politik dalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan sistem ekonomi kapitalisme. Jika kegiatan ekonomi berciri sosialis, maka kesadaran penguasa politik dalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan atau sosialisme.

Kebijakan politik menentukan kegiatan ekonomi. Politik ekonomi suatu negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis berorientasi menguntungkan kaum pemilik modal atau kaum kapitalis. Politik ekonomi suatu negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan berorientasi menguntungkan rakyat. Paradigma ini didasarkan bahwa politik adalah suprastruktur yang merupakan cermin dari infrastruktur (sistem ekonomi). Dalam bahasa filsafat: kondisi riil menentukan kesadaran manusia, atau keadaan sosial menentukan kesadaran sosial, atau infrastruktur menentukan suprastruktur.

Di Indonesia, kebijakan politik telah sangat berperan penting dalam penentuan sistem kegiatan ekonomi contohnya seperti disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan kemudian pada ayat ke 4 yang secara eksplisit merumuskan sitem ekonomi Indonesia, yang berbunyi:

-         Pasal 33 ayat 1, “Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

-          Pasal 33 ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

-         Pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

-         Pasal 33 ayat 4, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut: a) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. b) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).

Selain di UUD 1945 dan GBHN 1993 itu, berbagai gagasan sistem ekonomi Indonesia telah diutarakan oleh berbagai pakar ekonomi Indonesia. Misalnya pakar ekonomi senior Indonesia mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia “….pada dasarnya merupaka ekonomi yang dijalankan oleh dunia usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara...” (Widjojo Nitisastro. “The Socio-Economic Basis of the Indonesian State”, 1959). Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa “…lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasia adalah pengembangan koperasi..penggunaan insentif sosial dan moral…komitmen pada upaya pemerataan…kebijakan ekonomi nasionalis…dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan pelaksanaan secara terdesentralisasi…” (Mubyarto, 1981).


C.      Sistem ekonomi

Sistem ekonomi adalah kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran.

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-ihwal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai institusi ekonomi ini dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dalam penggunaan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dari kerangka institusi ekonomi ini dapat diketahui cara pengambilan keputusan di negara ini tentang apa lebih baik diproduksi, misalnya apakah lebih banyak beras atau pesawat terbang, apakah mesin tenun atau kedelai. Terkait dengan pengaturan tentang apa yang akan diproduksi adalah berapa besar peran dunia usaha swasta dan berapa besar peran dunia usaha negara Dalam dalam spectrum sistem ekonomi yang digambarkan pada Diagram , maka semakin besar bobot pengambilan keputusan ini dibuat oleh mekanisme pasar/harga maka sistem ekonominya lebih cenderung menjadi sistem ekonomi liberal/kapitalis. Sebaliknya, semakin cenderung keputusannya dibuat oleh lembaga pemerintah maka sistem ekonominya lebih merupakan sistem ekonomi yang didominsai intervensi pemerintah.

Sebagai hasil kemufakatan suatu masyarakat/negara, maka kerangka institusi ekonomi yang berlaku biasanya tidak bersifat statis. Kemufakatan yang tercapai suatu saat biasanya didasarkan atas perkembangan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Karena isu-isu dan masalah yang dihadapi terus berkembang maka nilai dan aspirasi dari masyarakat itu akan cenderung ikut berubah.

Dengan berubahnya aspirasi dan sistem nilai ini maka suatu sistem ekonomi yang berlaku akan cenderung ikut berubah dan berevolusi. Suatu ilustrasi dari perkembangan ini adalah GBHN yang telah diberlakukan setiap lima tahun di Indonesia sejak tahun 1973 dan terakhir pada tahun 1998. Pengamatan atas perkembangan GBHN dari suatu periode lima tahun ke lima tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan berubah, yaitu tidak statis. Suatu contoh saja adalah konsep Trilogi Pembangunan yang baru muncul pada GBHN tahun 1978 ketika meningkat aspirasi akan perlunya peningkatan pemerataan dalam pembangunan. Pada periode selanjutnya, dengan mulai munculnya masalah-masalah dan tantangan baru pada saat itu, terutama terkait dengan jatuhnya harga minyak dunia dari puncuknya sebesar USD 33/barrel pada tahun 1982 menjadi USD 10/barrel pada pertengahan tahun 1986, mulai berkembang nilai-nilai baru yang menginginkan diadakannya berbagai langkah liberalisasi, sebagaimana tercermin pada dikeluarkannya berbagai “paket deregulasi”. Dalam masa tersebut, sistem ekonomi Indonesia, meskipun secara de jure tetap dinamakan “Sistem Demokrasi Ekonomi” dan juga dinamakan “Sistem Ekonomi Pancasila”, secara de facto telah bergerak kekanan dalam spektrum sistem ekonomi yang digambarkan pada Diagram di atas. (Sebagai catatan kaki dapat ditambah bahwa perubahan yang terjadi pada sistem ekonomi tersebut tidak serta merta diikuti oleh laju perubahan yang sama pada sistem politik).

Suatu hal yang juga perlu dicatat adalah walaupun dapat terbentuk berbagai sistem ekonomi yang berbeda, setiap dan semua sistem ekonomi tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kaidah yang berlaku di ilmu ekonomi. Satu kaidah ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, dalam mana harga suatu barang atau jasa tidak dapat tetap rendah jikalau permintaan meningkat sedangkan penwarannya tidak ikut meningkat. Dalam sistem ekonomi yang diatur pemerintah, harga ini dapat tetap rendah tetapi harus disertai dengan adanya subsidi. Suatu kaidah ekonomi pada tataran makro adalah bahwa kebijakan fiskal pemerintah jikalau tidak dapat berimbang harus ditutupi oleh pinjaman luar negeri kecuali ditingkatkan pajak atau/dan ditingkatkan jumlah uang beredar dari segi kebijakan moneter. Kedua contoh berlakunya hukum ekonomi ini dan implikasinya (dalam contoh: perlunya subsidi dan perlunya pinjaman luar negeri atau/dan inflasi yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi yang semakin banyak dapat terselesaiakan pada tataran sistem ekonomi, melalui berlakunya berbagai kaidah ekonomi, akan semakin mengurangi permasalahan yang harus diselesaikan pada tataran sistem politik.

D.     Macam-macam sistem ekonomi

a.      Sistem ekonomi tradisional

            Adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonominya yang masih sangat sederhana. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah:

1)      Masyarakat hidup berkelompok secara kekeluargaan,

2)      tanah merupakan sumber kehidupan,

3)      belum mengenal adanya pembagian kerja,

4)      Pertukaran secara barter,

5)      tingkat dan macam produksi sesuai kebutuhan.

 

b.      Sistem ekonomi komando

            Adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pusat.
Ciri-ciri ekonomi komando adalah:

1)      Semua sumber dan alat produksi dikuasai negara,

2)      Hak milik perorangan atas alat dan sumber produksi tidak ada,

3)      Kebijakan perekonomian sepenuhnya diatur pusat

4)      Pembagian kerja diatur negara,

5)      Masyarakat tidak dapat memilih jenis pekerjaan.

 

c.      Sistem ekonomi pasar

            Adalah sistem ekonomi yang sepenuhnya dilaksanakan oleh wisata, dan pemerintah hanya mengawasi jalannya perekonomian. Ciri-ciri ekonomi pasar adalah:

1)      Sumber dan alat produksi dikuasai oleh swasta,

2)      Rakyat diberi kebebasan mengatur sumber dan alat produksi

3)      Munculnya persaingan antarpengusaha

4)      Dalam masyarakat terdapat pembagian kelompok-kelompok, yaitu pemilik faktor produksi dan pekerja / buruh

 

d.      Sistem ekonomi campuran

Adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar, berikut ciri-ciri ekonomi pasar:

1)      Alat produksi yang vital dikuasai negara

2)      Alat produksi yang kurang penting dikelola swasta

3)      Perekonomian dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat

4)      Hak milik diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum


Dalam Idieloginya sitem ekonomi tersebut terdeteksi dalam tiga, yaitu:

1.      Sistem Ekonomi Kapitalisme

            Adalah memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

            Dalam perekonomian Kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

2.      Sistem Ekonomi Kerakyatan atau sosialisme

            Sistem perekonomian Sosialisme memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain sebagainya.

            Dalam sistem ekonomi Sosialisme atau Sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

3.      Sistem Ekonomi Komunisme

            Adalah dimana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem Komunisme tersebut.

Kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi sistem ekonomi:

Ideologi

Sosialisme

Komunisme

Kapitalisme

Kelebihan

-   Sektor ekonomi yang mengusai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara

-   Bertujuan mewujudkan keadilan

-    Terjadinya pemerataan pendapatan

-    Tidak ada kesenjangan sosial

-    Masyarakat menjadi kreatif

-    Diakuinya hak milik pribadi

Kekurangan

-   Pada prakteknya masih ada kesenjangan sosial yang terjadi

-   Distribusi pendapatan belum merata

-      Hak milik perseorangan tidak diakui

-      Dapat membunuh kreativitas masyarakat

-    Terjadi persaingan tidak sehat

-    Banyak terjadi kesenjangan sosial

-    Membentuk pribadi masyarakat yang materialistis

 

 

Monday, February 1, 2010

Dengar dan Baca Al-Qur'an di Facebook


Bagi yg ingin baca atau mendengarkan ayat-ayat Al Qur'an di facebook, silakan ikuti langkah2 berikut ini:

- Login terlebih dahulu di facebook .

- Buka url berikut ini : http://apps.facebook.com/quranic_verses/

- Klik Allow(Izinkan).

- Atur aplikasi tersebut sesuai selera.

- klik Save Setting.

- klik add your profile

- Tambah amal ibadahmu....


Oia, termasuk juga ada Tafsir dari Jalalain, ibnu Katsir dan banyak lagi ^^ 


Sumber : http://download-dong.blogspot.com

Pengantar Politik

Definisi Ilmu Politik

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Politik juga adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life.

Politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan harta (Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches).

Menurut Rod Hague et al.: “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.”

Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.”

Menurut J. Barents, dalam ilmu politika: “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.”

Menurut orang-orang Yunani purba politik itu adalah sebuah kemahiran.

Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan kekuasaan.

2. Sasaran Ilmu Politik

Sasaran ilmu politik ini mengacu pada interaksi dan hubungan birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mencapai suatu perumusan kebijakan umum untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ;


- Kekuasaan

- Pendidikan

- Kekayaan

- Kesehatan

- Keterampilan

- Kasih sayang

- Kejujuran/keadilan

- Keseganan


3. Konsep dasar yang dipelajari ilmu politik

Konsep-konsep dasar dalam ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah:

- Negara (state) adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempeunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

- Kekuasaan (power) adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.

- Pengambilan keputusan (decision making) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

- Kebijakan umum (policy, beleid) adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

- Pembagian (distribution) adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik

4. Bidang kajian ilmu politik

Dalam contemporary Political Science, terbitan Unesco 1950, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang

- Teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik.

- Lembaga-lembaga politik yang meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik.

- Partai politik, golongan-golongan (groups)organisasi, kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga Negara dalam pemerintahan dan administrasi.

- Hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional dan hokum internasional.

5. Tujuan ilmu politik

Pada hakekatnya ilmu politik ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah proses-proses politik yang berkaitan antara, interaksi masyarakat dengan pemerintah. Untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan umum yang sifatnya adil dan dapat memuaskan, sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang bahagia dengan birokrasi yang sehat.

6. Hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya

Ilmu politik tidak berdiri sendiri namun memiiki kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sejarah, filsafat, hukum (tiga ilmu penting yang mempengaruhi politik), sosiologi, antrophologi, ekonomi, geographi dan psikologi sosial.

- Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial

Penyelidikan-penyelidikan ilmu politik sangat bergantung pada hasil penyelidikan ilmu-ilmu umum (social). Ilmu politik tidak hanya menerima dan menggunakan hasil-hasil penyelidikan ilmu-ilmu social lainnya. Tetapi hasil-hasil penyelidikannya juga bisa menggunakan oleh ilmu-ilmu lainnya. Karena itu antara semua ilmu-ilmu social ada “overlapping” ada “carryover” berupa hasil penyelidikan spealislistis dan mendalam. Dan karena ilmu politik adalah merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat kaitan dengan anggota kelompok.

- Hubungan ilmu politik dengan Sejarah

Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubuganya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut.

- Hubungan ilmu politik dengan Filsafat

Ilmu pengetahuna lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia.

- Hubungan ilmu politik dengan Ilmu Hukum

Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

- Hubungan ilmu politik dengan Sosiologi

Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

- Hubungan ilmu politik dengan Antropologi

Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophology menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana.

- Hubungan ilmu politik dengan Ilmu Ekonomi

Pada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19.

- Hubungan ilmu politik dengan Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan.

- Hubungan ilmu politik dengan Geografi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh yang mempengaruhi politik.